JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta adanya pembenahan pada sistem pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dibarengi dengan penguatan nilai-nilai integritas demi mengantisipasi berulangnya tindakan curang.

Lestari menyampaikan lewat pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa, bahwa tindakan pengawasan serta pengaplikasian aturan saja masih belum mampu menyelesaikan indikasi kecurangan dalam proses SPMB.

"Langkah pengawasan dan penerapan regulasi saja ternyata tidak cukup. Perbaikan sistem dan konsisten membangun budaya integritas sangat diperlukan untuk mengatasi berulangnya dugaan kasus kecurangan pada penerimaan murid baru," katanya.

Ia membeberkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menghimpun 301 aduan dari warga sepanjang proses SPMB 2026. 

Berdasarkan data itu, jalur domisili mendominasi keluhan dengan 187 aduan, diikuti oleh jalur prestasi 69 laporan, jalur afirmasi 33 laporan, dan jalur mutasi sebanyak 12 laporan.

Berdasarkan pandangan Lestari, menanamkan nilai-nilai kejujuran sedari kecil menjadi landasan utama dalam membentuk kepribadian sekaligus bagian dari tindakan preventif melawan korupsi.

Perempuan yang akrab disapa Rerie ini berpendapat, butuh tindakan nyata dan sinergis demi menekan indikasi kecurangan dalam SPMB. 

Caranya melalui penyederhanaan aturan, memperketat validasi data, serta merancang sistem kontrol kolektif yang merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, hingga pemerintah daerah.

Kendati demikian, menurutnya, langkah yang jauh lebih esensial ialah menanamkan budaya jujur semenjak usia dini.

"Tanpa integritas, sistem pola asuh dan pendidikan hanya akan melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik namun rapuh secara moral," ujarnya.

Rerie mengimbau agar pendidikan antikorupsi dijalankan secara esensial dan bukan cuma formalitas belaka, sehingga bisa mencetak generasi penerus yang pintar, bermental kuat, serta menjauhi segala jenis manipulasi.