JAKARTA - Penetapan angka produksi batubara untuk tahun 2026 menjadi perhatian pelaku industri pertambangan nasional. 

Kebijakan ini muncul dalam proses evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang tengah berjalan. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi kesinambungan usaha.

APBI-ICMA menyoroti perbedaan signifikan antara angka produksi yang ditetapkan dengan rencana awal perusahaan. Selisih tersebut dinilai cukup besar jika dibandingkan persetujuan RKAB tiga tahunan dan realisasi produksi sebelumnya. Kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi perusahaan dalam menjaga stabilitas operasional.

Penataan produksi sejatinya bertujuan menjaga keseimbangan industri. Namun implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi riil pelaku usaha. Hal ini agar tujuan pengelolaan sektor batubara tetap sejalan dengan keberlanjutan bisnis.

Selisih Produksi Dinilai Cukup Signifikan

Berdasarkan laporan asosiasi, pemangkasan produksi berada pada kisaran 40 hingga 70 persen. Angka tersebut jauh di bawah pengajuan RKAB tahunan 2026 yang telah masuk tahap evaluasi lanjutan. Perbedaan ini dinilai berdampak langsung pada perencanaan perusahaan.

Penurunan skala produksi berpotensi menempatkan perusahaan di bawah ambang keekonomian. Ketika volume produksi menurun drastis, efisiensi biaya menjadi semakin sulit dicapai. Situasi ini dapat memengaruhi kelayakan usaha secara menyeluruh.

Asosiasi menilai perlunya kejelasan dalam penetapan kriteria produksi. Sosialisasi yang memadai kepada pelaku usaha juga dianggap penting. Dengan demikian, proses evaluasi dapat dipahami dan dijalankan secara proporsional.

Tantangan Operasional dan Kewajiban Perusahaan

Skala produksi yang menyusut berdampak pada kemampuan perusahaan menutup biaya tetap. Biaya operasional, kewajiban lingkungan, serta keselamatan kerja tetap harus dipenuhi. Kondisi ini menambah tekanan bagi perusahaan pertambangan.

Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban finansial kepada lembaga perbankan dan pembiayaan. Penurunan pendapatan berpotensi mengganggu arus kas perusahaan. Risiko keterlambatan pembayaran menjadi perhatian serius.

Jika kondisi ini berlanjut, perusahaan dapat menunda sebagian aktivitas operasional. Bahkan, terdapat potensi penghentian kegiatan pada skala tertentu. Dampaknya tidak hanya dirasakan internal perusahaan, tetapi juga pihak terkait lainnya.

Risiko Ketenagakerjaan dan Dampak Turunan

Pemangkasan produksi berisiko memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Asosiasi menilai potensi pemutusan hubungan kerja dapat terjadi secara masif. Dampak ini mencakup perusahaan tambang, kontraktor, hingga perusahaan pendukung.

Efek berantai juga dirasakan sektor jasa penunjang. Perusahaan angkutan, pelayaran, dan kontraktor pertambangan bergantung pada kesinambungan produksi. Ketika produksi menurun, aktivitas sektor pendukung ikut terdampak.

Di tingkat daerah, kondisi ini berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal. Program sosial dan ekonomi yang dijalankan perusahaan bisa ikut terpengaruh. Keberlanjutan pembangunan daerah menjadi salah satu perhatian utama.

Risiko Pembiayaan dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Penurunan aktivitas produksi meningkatkan risiko gagal bayar. Lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan alat berat menghadapi potensi kredit bermasalah. Jika terjadi secara luas, stabilitas sektor pembiayaan dapat terganggu.

Risiko ini tidak berdiri sendiri, melainkan berdampak sistemik. Aktivitas ekonomi di daerah penghasil batubara dapat melambat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, keberlanjutan usaha pertambangan memiliki peran strategis. Stabilitas sektor ini turut menopang ekonomi regional. Keseimbangan kebijakan menjadi kunci menjaga kondisi tersebut.

Kewajiban Kontraktual dan Permohonan Peninjauan

Perusahaan pertambangan memiliki komitmen kontraktual dengan pembeli. Kewajiban ini mencakup pasar ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Termasuk di dalamnya kewajiban pasokan domestik yang harus dipenuhi.

Dengan angka produksi yang lebih rendah, risiko ketidakmampuan memenuhi kontrak meningkat. Kondisi ini dapat berujung pada klaim dan penalti. Bahkan, terdapat potensi terjadinya kondisi force majeure.

APBI-ICMA meminta agar angka produksi 2026 dapat ditinjau kembali. Peninjauan diharapkan mempertimbangkan aspek keekonomian, ketenagakerjaan, dan dampak berantai. Dengan begitu, penataan produksi dapat berjalan seiring keberlanjutan usaha dan stabilitas sosial ekonomi.