JAKARTA - Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu membawa konsekuensi baru bagi wajib pajak.
Aturan ini menuntut pemahaman yang lebih rinci agar perhitungan dan pelaporan tidak keliru. Perubahan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan sistem perpajakan nasional.
Perubahan Aturan dan Ruang Lingkup
Ketentuan PPN besaran tertentu diatur dalam PMK 53 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya. Aturan ini mengubah pengaturan tertentu dalam PMK 11 Tahun 2025, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan jasa perantara asuransi dan kegiatan membangun sendiri.
Dengan perubahan tersebut, wajib pajak perlu menyesuaikan cara pandang agar tidak menyamakan skema khusus dengan mekanisme PPN umum.
PPN dalam skema khusus tidak mengenal konsep pajak keluaran dan pajak masukan. Regulasi menegaskan pemungutan dilakukan langsung dengan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak. Kekeliruan memahami perbedaan mendasar ini berpotensi menimbulkan salah hitung pajak terutang.
Kesalahan Umum pada Jasa Perantara Asuransi
Kesalahan paling sering terjadi pada penghitungan PPN jasa perantara asuransi. Banyak wajib pajak masih memperlakukan PPN skema khusus layaknya PPN umum. Padahal aturan secara tegas menyatakan pemungutan dilakukan dengan besaran tertentu.
Agen asuransi dikenai PPN berdasarkan formula yang telah ditetapkan, begitu pula perusahaan pialang asuransi dan reasuransi. Dalam praktik, masih ditemukan penghitungan yang menggunakan komisi bersih setelah pajak penghasilan. Ketentuan menegaskan bahwa dasar pengenaan pajak adalah komisi bruto sebelum dipotong pungutan apa pun.
Kekeliruan pada Kegiatan Membangun Sendiri
Selain jasa perantara asuransi, kegiatan membangun sendiri juga sering menimbulkan kesalahan. Masih ada anggapan bahwa pembangunan rumah pribadi tidak termasuk objek PPN. Padahal aturan menyebutkan kewajiban PPN melekat pada setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan.
Besaran PPN ditetapkan menggunakan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak. Dasar tersebut mencakup seluruh biaya pembangunan fisik bangunan dalam satu Masa Pajak. Kesalahan yang kerap muncul adalah memasukkan nilai tanah ke dalam perhitungan, padahal biaya tanah secara tegas dikecualikan.
Tantangan Masa Transisi dan Administrasi
Pemberlakuan aturan baru sejak 1 Agustus 2025 menimbulkan tantangan tersendiri. Biaya pembangunan atau komisi yang diterima setelah tanggal tersebut wajib mengikuti formula baru. Dalam praktik, masih ditemukan pencampuran perhitungan antara periode sebelum dan sesudah aturan berlaku.
Masalah administrasi juga menjadi sorotan penting. Pencatatan biaya yang tidak dirinci per Masa Pajak berpotensi menimbulkan selisih pajak. Setiap pengeluaran pada satu periode harus menjadi dasar penghitungan PPN pada masa yang sama agar akurat.
Pentingnya Pemahaman Menyeluruh
Dengan berlakunya PMK 53 Tahun 2025, pemahaman menyeluruh terhadap ketentuan menjadi kebutuhan mutlak. Wajib pajak dituntut cermat menentukan objek pajak, dasar pengenaan, serta waktu penghitungan dan pelaporan. Ketelitian ini menjadi kunci agar penerapan PPN skema khusus berjalan sesuai ketentuan.
Kepatuhan yang didukung pemahaman regulasi akan meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Pada akhirnya, penerapan aturan yang tepat dapat menciptakan kepastian hukum dan mendukung sistem perpajakan yang lebih tertib.
