JAKARTA — PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dilaporkan hanya mampu memperoleh laba bersih sebesar Rp2,7 miliar sepanjang tahun 2025. Perolehan ini didapat dari total pengelolaan 4,11 juta hektare lahan sawit yang disita oleh negara.
Minimnya keuntungan tersebut disebabkan oleh tingginya biaya transisi operasional serta proses perbaikan tata kelola terhadap aset-aset bermasalah yang diwarisi dari masa lampau.
Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, menerangkan bahwa profitabilitas yang belum maksimal ini berkaitan erat dengan rekam jejak historis perseroan sebagai badan usaha baru hasil penataan aset bermasalah.
Kondisi tersebut membuat konsentrasi awal pihak manajemen terserap pada perbaikan tata kelola serta penguatan struktur organisasi.
“Laba kami memang tidak banyak karena perusahaan ini dulunya berasal dari perusahaan karya [bermasalah], jadi baru Rp2,7 miliar,” ujarnya saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ghani mengungkapkan bahwa performa keuangan perseroan hingga Mei 2026 memang belum memperlihatkan lonjakan yang berarti.
Walakin, secara tren operasional sudah menunjukkan progres perbaikan yang terencana. Pihaknya merasa optimis bahwa produktivitas perusahaan akan berbalik unggul dan memenuhi target pada paruh kedua tahun 2026.
“Kalau di Maret kami hanya separuh dari target, bulan Mei sudah tinggal 25%. Juni mungkin tinggal 15% dan bulan Agustus kami sudah akan mencapai target,” tuturnya.
Merujuk pada data operasional internal, Ghani menjelaskan bahwa dari keseluruhan 4,11 juta hektare lahan yang tersebar dari wilayah Aceh hingga Papua, terdapat 1,7 juta hektare yang masuk ke dalam penyerahan tahap I sampai V dan telah terverifikasi.
Dari total area yang lolos verifikasi tersebut, kawasan yang sudah ditanami kelapa sawit baru berkisar 729.677 hektare, sementara sisanya merupakan kawasan non-sawit. Saat ini, perseroan sedang merampungkan proses verifikasi terhadap sisa lahan seluas 2,5 juta hektare.
Aset-aset tersebut diperoleh melalui tiga instrumen penegakan hukum. Instrumen tersebut meliputi lahan inkrah milik PT Turganda di Sumatra Utara seluas 48.000 hektare, lahan sitaan perkara Duta Palma di Riau dan Kalimantan Barat yang masih bergulir di pengadilan, serta lahan hasil penyitaan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Di samping menuntaskan legalitas lahan sawit yang sudah ada, Ghani menyampaikan bahwa perusahaan juga mengemban amanat baru dari pemerintah lewat Kementerian Pertanian demi menyokong ketahanan pangan serta energi nasional.
Tugas tersebut meliputi pembukaan perkebunan sawit baru seluas 400.000 hektare, budidaya tanaman kedelai seluas 400.000 hektare, tanaman singkong demi memasok kebutuhan etanol seluas 300.000 hektare, serta penanaman jagung seluas 250.000 hektare.
“Kami juga akan mereaktivasi fasilitas produksi biodiesel di Rengat, Riau, berkapasitas 600.000 hektare [ton] yang diharapkan akhir tahun depan sudah bisa berproduksi. Kami juga berencana membangun pabrik pengolahan singkong menjadi bioetanol dengan kapasitas 185.000 hektare [ton],” pungkas Ghani.