JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa mengelola urusan perekonomian serupa dengan kerja tim sepak bola, di mana seluruh elemen wajib berkoordinasi dalam memberikan saran serta menetapkan langkah yang saling menopang.
Pernyataan tersebut ia utarakan usai menghadiri agenda rapat koordinasi bersama DPR RI, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada hari Senin.
Berdasarkan penuturannya, pertemuan koordinasi tersebut dihadiri oleh instansi-instansi yang sangat komprehensif selaku pemegang tanggung jawab di bidang ekonomi.
"Karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola, mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta.
Ia berpandangan bahwa beragam keputusan ekonomi yang ditetapkan, mulai dari ranah kebijakan makro, fiskal, hingga situasi sektor riil yang ditemui di lapangan, wajib diselaraskan dengan matang. Salah satu contoh konkretnya ialah persoalan harga gas yang mesti segera diselesaikan.
"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," kata dia.
Di dalam forum koordinasi tersebut, pihak DEN memaparkan bahwa keadaan ekonomi dunia saat ini sedang berada dalam kondisi kurang baik dan diselimuti ketidakpastian yang tinggi. Dari sudut pandang ekonomi, fundamental Indonesia dinilai masih cukup kokoh, namun terdapat kendala berupa penurunan nilai mata uang rupiah.
Merespons hal itu, Bank Indonesia menegaskan bahwa pihaknya telah meluncurkan serangkaian strategi demi memulihkan kekuatan nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, BI menerapkan kebijakan-kebijakan yang difokuskan untuk jangka pendek supaya stabilitas rupiah dapat kembali terjaga.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan pun konsisten meneruskan program alokasi dana pemerintah senilai Rp281 triliun yang dialirkan lewat sektor perbankan guna mengamankan likuiditas serta penyaluran kredit. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan turut mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp100 triliun untuk pihak perbankan.