JAKARTA — Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, berpendapat bahwa kebijakan pemerintah menyalurkan subsidi kedelai senilai Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog belum memadai untuk meredam fluktuasi harga tahu dan tempe nasional yang sangat bergantung pada pasokan luar negeri.
Pemerintah memberikan subsidi tersebut untuk 250.000 ton kedelai melalui Perum Bulog demi menjaga stabilitas harga bagi para produsen tahu dan tempe.
Langkah ini diambil karena ketergantungan yang tinggi terhadap impor kedelai membuat komoditas tersebut rentan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.
Khudori mengungkapkan bahwa penugasan kepada Bulog bukanlah langkah baru, mengingat mekanisme serupa pernah diterapkan saat harga kedelai dunia melonjak.
Meski demikian, ia memandang kebijakan ini belum menyentuh persoalan struktural. Sejak ketegangan geopolitik terjadi, harga kedelai di tingkat perajin naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp11.300 per kilogram.
“Kenaikan harga dipicu oleh melonjaknya harga kedelai impor di pasar dunia, biaya logistik, dan pelemahan rupiah. Bagi produsen tahu-tempe, kenaikan harga bahan baku sekitar 25% itu membuat mereka kelimpungan. Nilainya di atas toleransi,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).
Khudori memaparkan bahwa kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,7 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya menyumbang di bawah 10%. Sisanya harus dipenuhi melalui impor dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kepastian harga agar kegiatan bisnis tetap berkelanjutan.
“Ketika situasi tak tertanggungkan, opsi yang tersedia adalah menutup usaha. Jika itu terjadi pada banyak produsen tahu-tempe, pengangguran meledak. Tahu-tempe telah menghidupi ratusan ribu rakyat jelata, dari petani, produsen tempe-tahu-kecap, pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khudori mencatat bahwa lonjakan harga sering memicu aksi mogok produksi, seperti yang terjadi pada periode 2008 hingga 2022. Ia menegaskan, keberulangan masalah ini menandakan kelemahan dalam kebijakan pangan yang terlalu bergantung pada mekanisme pasar dan impor.
Untuk mencapai swasembada, ia menekankan perlunya perbaikan fundamental yang menyeluruh. “Mulai dari kebijakan anggaran, tata niaga, perdagangan, perlindungan petani dan konsumen, perluasan lahan hingga riset,” tandasnya.