JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui integrasi data pemerintah dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi APBN sekaligus memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Luhut menekankan pentingnya pergeseran fokus subsidi, dari yang sebelumnya berbasis barang menjadi subsidi langsung kepada individu. "Bansos ini harus on target. Kita berikan subsidi kepada orang yang sudah dihitung oleh Menteri Sosial," ujar Luhut dalam acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Pemerintah juga merancang skema agar penerima bansos tidak bergantung selamanya pada bantuan.
Melalui pemetaan data yang akurat, masyarakat yang memiliki potensi berwirausaha akan didorong untuk naik kelas menjadi pelaku UMKM dengan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Digitalisasi ini juga menjadi solusi untuk memangkas praktik kecurangan, seperti politisasi bansos oleh pihak tertentu. Dengan teknologi face recognition, verifikasi penerima manfaat menjadi lebih objektif.
"Sekarang Anda tidak bisa bermain lagi. Anda punya hak, tinggal pakai face recognition. Dia sudah ketahuan qualified atau tidak untuk menerima," tegas Luhut.
Saat ini, sistem tersebut sedang diujicobakan di 42 kabupaten/kota dan direncanakan rilis secara nasional pada Oktober atau November 2026.
Tantangan utama saat ini terletak pada penyediaan infrastruktur data center.
Luhut menyarankan optimalisasi aset milik Telkom untuk menekan biaya pembangunan infrastruktur baru.
Pendekatan digital ini diharapkan tidak hanya menghemat anggaran negara secara signifikan melalui penghapusan data yang tidak valid, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat yang lebih terukur.