JAKARTA – Pemerintah tengah mempersiapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjadi gerbang utama bagi para investor yang berminat dalam proyek infrastruktur serta pembangunan nasional.
Melalui penerapan skema baru ini, para penanam modal tidak lagi diharuskan melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, sebab pengelolaan sejumlah proyek nantinya akan berpusat di bawah kendali Danantara.
Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, M. Rachmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun ekosistem yang lebih akomodatif bagi investasi swasta demi menopang besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah menyadari adanya keterbatasan pada anggaran negara dalam membiayai seluruh proyek pembangunan.
Ditambah lagi, porsi belanja negara saat ini turut dialokasikan untuk program pengembangan manusia, seperti sektor pendidikan, pemenuhan nutrisi, serta peningkatan mutu sumber daya manusia, sehingga peran serta modal swasta menjadi kian krusial.
"Sebagian infrastruktur yang berpotensi dimasukkan ke PPP (Public Private Partnership), maka tugas kitalah untuk mewujudkannya," dalam Asia Infrastructure Forum (AIF) 2026 di Singapura, Selasa (16/6/2026).
Rachmat memaparkan bahwa Danantara kini dirancang dengan menjalankan beberapa fungsi yang variatif. Fungsi pertama adalah sebagai pemegang saham pada jajaran perusahaan milik negara (BUMN).
Fungsi kedua berjalan lewat Danantara Investment Management yang mengusung orientasi komersial. Sementara fungsi ketiga bergerak melalui Danantara Development Management Fund yang menitikberatkan fokusnya pada proyek pembangunan nasional sekaligus pelayanan publik, termasuk di dalamnya sektor infrastruktur.
Ia menyebutkan bahwa dirinya saat ini juga mengemban amanah sebagai Managing Director Investment Development pada Danantara Development Management Fund, yang memegang mandat untuk memacu realisasi beragam proyek pembangunan strategis.
Menurut Rachmat, keberadaan Danantara diharap mampu memangkas alur investasi yang selama ini dinilai berbelit oleh para pelaku usaha akibat harus berurusan dengan banyak instansi pemerintahan yang berbeda.
"Anda bisa datang ke kami. Yang lebih komersial bisa ke Danantara Investment Management atau BUMN. Jadi Anda tidak perlu langsung pergi ke masing-masing kementerian karena bisa cukup membingungkan, kami punya banyak departemen," kata Rachmat.
Ia mengimbuhkan bahwa pemerintah senantiasa membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta dalam bermacam proyek infrastruktur, baik lewat skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (PPP) maupun bentuk investasi komersial murni.
"Kami terbuka untuk bisnis, kami berpikiran terbuka. Kami tahu bahwa kami tidak sempurna, tetapi jika kita bekerja sama dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, hasilnya bisa sangat besar untuk Indonesia," ujarnya.