Penguatan UMKM Inklusi Dorong Daya Saing Daerah

Kamis, 12 Februari 2026 | 14:22:35 WIB
Penguatan UMKM Inklusi Dorong Daya Saing Daerah

JAKARTA - Upaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah terus dilakukan melalui pendekatan pembinaan yang berkelanjutan. 

Di Kota Semarang, langkah tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara DJP Jawa Tengah I dan Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang. Kegiatan ini difokuskan pada pengembangan kapasitas pelaku UMKM agar mampu tumbuh lebih percaya diri dan kompetitif.

Sebanyak 50 pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas inklusi mengikuti kegiatan Business Development Services. Program ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pengembangan usaha. Tema yang diangkat mencakup peningkatan teknik public speaking serta edukasi pajak yang inklusif.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang terbuka bagi pelaku UMKM dari berbagai latar belakang. Pendekatan inklusi dipilih agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Public Speaking sebagai Kunci Pengembangan Usaha

Salah satu fokus utama pelatihan adalah peningkatan kemampuan berbicara di depan publik. Keterampilan ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan cara pelaku usaha menyampaikan nilai produk kepada konsumen. Komunikasi yang baik menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan pasar.

Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jateng I, Hutomo Budi, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas menjadi kunci agar UMKM mampu naik kelas. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong potensi UMKM berkembang ke tingkat berikutnya. Menurutnya, pelaku usaha perlu dibekali kepercayaan diri agar mampu bersaing.

Dalam sesi pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai teknik komunikasi efektif. Mereka juga dibekali strategi menyampaikan pesan usaha secara persuasif. Materi disampaikan secara aplikatif agar mudah diterapkan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Pembelajaran Praktis dan Interaktif

Pelatihan tidak hanya disampaikan dalam bentuk teori semata. Para peserta juga diajak mempraktikkan langsung cara melakukan presentasi produk. Metode ini memberikan pengalaman nyata bagi pelaku UMKM dalam menyampaikan gagasan usaha.

Melalui simulasi presentasi, peserta dapat melatih kejelasan pesan dan bahasa tubuh. Mereka juga mendapatkan masukan untuk memperbaiki cara berkomunikasi. Sesi ini berlangsung secara interaktif dan mendorong partisipasi aktif seluruh peserta.

Menurut Hutomo, pendekatan praktik langsung memberikan dampak yang lebih efektif. Peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga merasakan pengalaman berbicara di depan audiens. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM.

Edukasi Pajak yang Inklusif dan Berkelanjutan

Selain pengembangan komunikasi bisnis, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pajak. Pemahaman pajak diperkenalkan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Pendekatan edukatif dilakukan agar pajak dipahami secara positif.

Hutomo menjelaskan bahwa peserta diajak memahami peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Edukasi ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Tujuannya agar pelaku UMKM merasa dekat dan tidak terbebani dengan kewajiban perpajakan.

Melalui program BDS, DJP berupaya membangun kesadaran pajak secara bertahap. Pendekatan ini tidak hanya menekankan kepatuhan, tetapi juga keterikatan. Dengan demikian, hubungan antara pelaku UMKM dan otoritas pajak dapat terjalin secara konstruktif.

Mendorong Kesadaran dan Daya Saing UMKM

Pendekatan pembinaan dalam kegiatan ini menekankan keberlanjutan. DJP tidak hanya berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak jangka pendek. Lebih dari itu, kesadaran dan pemahaman menjadi tujuan utama.

Melalui peningkatan kapasitas komunikasi dan literasi pajak, pelaku UMKM diharapkan semakin berdaya. Mereka didorong untuk memahami bahwa pajak berperan dalam pembangunan nasional. Pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dalam APBN.

Hutomo menegaskan bahwa pajak bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan dapat tumbuh bersama pembangunan. Sinergi antara pembinaan usaha dan kesadaran pajak menjadi fondasi UMKM yang tangguh.

Terkini