JAKARTA - Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (Propami) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana aksi OJK untuk memperkuat integritas pasar modal. Dukungan ini menegaskan pentingnya stabilitas jangka panjang di tengah persaingan global memperebutkan modal.
Ketua Umum Propami Aji Martono menekankan bahwa pertumbuhan kuantitatif saja tidak cukup. Integritas, transparansi, dan konsistensi penegakan aturan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan investor.
“Keberhasilan reformasi diukur dari implementasi nyata, bukan sekadar narasi,” ujar Aji. Pasar modal yang kredibel dibangun melalui perubahan nyata pada struktur pasar dan perilaku pelaku.
Propami menyoroti delapan rencana aksi sebagai fondasi reformasi. Langkah ini ditujukan agar pasar modal Indonesia mampu bertransformasi menjadi pasar yang berkelanjutan dan terpercaya.
Likuiditas dan Kebijakan Free Float
Pilar pertama reformasi menekankan likuiditas melalui kebijakan free float. Batas minimum kepemilikan publik emiten dinaikkan menjadi 15 persen, sejalan dengan praktik global.
Kebijakan ini diharapkan memperluas saham yang benar-benar beredar di pasar. Dominasi pemegang saham pengendali pun dapat dikurangi, sehingga kualitas pembentukan harga menjadi lebih baik.
Pendekatan bertahap diterapkan untuk emiten eksisting. Masa transisi ini penting agar reformasi struktural tidak menimbulkan guncangan pasar dan memberi ruang penyesuaian korporasi.
Transparansi dan Penguatan UBO
Pilar kedua menempatkan transparansi sebagai fondasi pemulihan kepercayaan investor. Salah satu agenda utama adalah pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO) termasuk afiliasi pemegang saham.
Struktur kepemilikan berlapis masih umum di pasar modal Indonesia. Ketidakjelasan pemilik manfaat akhir meningkatkan persepsi risiko bagi investor institusional terkait transaksi afiliasi dan potensi konflik kepentingan.
Penguatan disclosure UBO bertujuan menggeser standar transparansi dari kepatuhan administratif ke keterbukaan substansial. Hal ini diperkuat oleh data kepemilikan saham yang lebih detail dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Propami mendukung penyediaan data granular dan reliabel. Klasifikasi tipe investor dan kualitas disclosure yang tinggi menjadi prasyarat pengawasan efektif dan pengambilan kebijakan yang kredibel.
Tata Kelola, Penegakan Hukum, dan Demutualisasi Bursa
Pilar ketiga menekankan tata kelola dan penegakan hukum sebagai ujian krusial reformasi. Salah satu langkah penting adalah demutualisasi bursa efek untuk memisahkan fungsi komersial dan pengawasan.
Pemisahan ini memitigasi benturan kepentingan dan memperkuat governance lembaga bursa. Penegakan hukum terhadap manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan harus dilakukan tegas dan konsisten.
“Tanpa enforcement yang kredibel, reformasi berisiko kehilangan legitimasi,” tegas Aji. Reformasi tidak cukup hanya di atas kertas; penegakan hukum yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan.
Pendalaman Pasar dan Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan
Pilar keempat menekankan pendalaman pasar secara menyeluruh. Reformasi mencakup sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur, menolak pendekatan parsial yang menyebabkan fragmentasi likuiditas.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. OJK, pemerintah, self-regulatory organizations (SRO), pelaku industri, dan asosiasi profesi harus bekerja sama dalam ekosistem yang terintegrasi.
Propami menegaskan bahwa reformasi pasar modal tidak bisa hanya bergantung pada satu otoritas. Komitmen kolektif seluruh ekosistem diperlukan agar pasar modal Indonesia lebih sehat, transparan, dan kompetitif.
Dengan implementasi delapan rencana aksi berbasis empat pilar, pasar modal diharapkan mampu memulihkan kepercayaan investor. Transformasi ini menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan jangka panjang industri pasar modal nasional.
Keberhasilan reformasi akan terlihat dari perilaku nyata pasar dan konsistensi penegakan aturan. Investor domestik maupun global dapat menilai Indonesia sebagai pasar yang kredibel dan berkelanjutan.