JAKARTA - Tekanan hebat yang melanda pasar saham nasional mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur. Arahan langsung Presiden RI menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas pasar modal ditempatkan sebagai prioritas utama.
Dalam situasi penuh volatilitas tersebut, pemerintah menyiapkan serangkaian kebijakan strategis. Tujuannya tidak hanya meredam kejatuhan IHSG, tetapi juga memperkuat fondasi jangka panjang pasar modal Indonesia.
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada para pemangku kepentingan untuk menyelamatkan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan. Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah peningkatan limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mengubah porsi investasi secara signifikan. Limit investasi dana pensiun dan asuransi dinaikkan menjadi 20 persen dari sebelumnya hanya 8 persen.
Airlangga menyebut kebijakan tersebut telah melalui koordinasi lintas kementerian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
“Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD,” kata Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan likuiditas pasar. Pemerintah berharap dana institusional domestik dapat menjadi penopang di tengah tekanan global.
Komitmen Pemerintah Menjaga Stabilitas dan Kredibilitas Pasar
Airlangga menegaskan bahwa langkah ini bukan kebijakan tunggal. Pemerintah telah menyiapkan rangkaian strategi lain sesuai arahan Presiden.
Menurutnya, stabilitas dan kredibilitas Indonesia di mata investor global harus dijaga. Pemerintah berkomitmen tidak membiarkan pasar bergerak tanpa arah yang jelas.
Ia menuturkan bahwa pemerintah akan menjalankan langkah-langkah strategis secara paralel. Seluruh kebijakan diarahkan untuk menciptakan pasar yang lebih transparan dan berdaya tahan.
Salah satu langkah penting yang akan dipercepat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Proses ini dinilai krusial untuk memperbaiki struktur tata kelola bursa.
Airlangga mengacu pada pernyataan Ketua OJK Mahendra Siregar sebelumnya. Ia menegaskan bahwa demutualisasi dapat mulai diproses pada tahun ini.
Menurut Airlangga, demutualisasi bertujuan mengurangi benturan kepentingan. Hal ini terutama antara pengurus bursa dan anggota bursa.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Pemerintah ingin memastikan bahwa BEI dikelola secara profesional dan independen.
“Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Dannatara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya,” lanjut Airlangga.
Ia menambahkan bahwa proses ini telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, implementasi dapat dilakukan tanpa hambatan berarti.
Reformasi Free Float dan Penyesuaian Standar Internasional
Selain demutualisasi, pemerintah juga menyiapkan reformasi lain yang bersifat struktural. Salah satunya adalah kenaikan batas minimal free float saham.
Airlangga menyebut free float akan dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan.
Peningkatan free float diharapkan dapat memperluas kepemilikan publik. Dengan demikian, perlindungan investor bisa lebih terjamin.
Kebijakan ini akan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Target implementasi ditetapkan pada Maret 2026.
Airlangga menyampaikan bahwa angka free float tersebut setara dengan standar negara lain. Malaysia, Hong Kong, dan Jepang telah menerapkan kebijakan serupa.
Bahkan, menurutnya, kebijakan ini akan melampaui standar beberapa negara lain. Singapura, Filipina, dan Inggris memiliki batas free float yang lebih rendah.
“Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional,” jelasnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini meningkatkan kepercayaan investor asing. Pasar yang lebih terbuka dinilai lebih menarik secara global.
Airlangga menegaskan bahwa reformasi ini bukan reaksi jangka pendek. Seluruh langkah dirancang untuk memperkuat ekosistem pasar modal nasional.
Koordinasi Tingkat Tinggi dan Respons Terhadap Tekanan Global
Arahan Presiden tersebut disampaikan Airlangga usai pertemuan terbatas. Pertemuan ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.
Selain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Turut hadir CEO Danantara Rosan Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
Jaksa Agung ST Burhanuddin juga ikut dalam pertemuan tersebut. Kehadiran berbagai lembaga menandakan keseriusan pemerintah.
Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya. Rapat lanjutan digelar pada Kamis, 29 Januari 2026.
Pertemuan sebelumnya turut dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Ketua OJK Mahendra Siregar juga ikut serta dalam koordinasi tersebut.
Menurut Airlangga, koordinasi fiskal dan moneter berjalan sangat baik. Hal ini menjadi salah satu penopang stabilitas ekonomi nasional.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terangnya.
Ia menilai pergerakan IHSG mulai menunjukkan perbaikan. Sentimen positif diharapkan terus berlanjut.
Latar Belakang Tekanan IHSG dan Risiko ke Depan
Langkah pemerintah ini merespons kondisi pasar saham yang mengalami tekanan berat. Pelemahan IHSG terjadi secara signifikan dalam waktu singkat.
Aksi jual besar-besaran dipicu oleh pengumuman dari Morgan Stanley Capital International. MSCI mengumumkan pembekuan sementara rebalancing untuk saham Indonesia.
Pengumuman tersebut memicu kekhawatiran di kalangan investor. Pasar bereaksi cepat terhadap sinyal tersebut.
MSCI memberikan peringatan kepada otoritas pasar modal Indonesia. Peringatan tersebut berkaitan dengan sistem pelaporan dan transparansi.
Sorotan utama diarahkan pada struktur kepemilikan saham. Ketidakjelasan kepemilikan dan potensi perdagangan semu menjadi perhatian serius.
MSCI menilai bahwa pembenahan harus segera dilakukan. Tanpa perbaikan, risiko terhadap posisi Indonesia di indeks global meningkat.
Apabila transparansi tidak terealisasi hingga Mei 2026, terdapat dua risiko besar. Risiko pertama adalah pemangkasan bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets.
Pemangkasan bobot tersebut berpotensi memicu arus keluar dana asing. Dampaknya bisa menekan IHSG lebih dalam.
Risiko kedua dinilai lebih ekstrem. Indonesia berpotensi diturunkan statusnya dari emerging market menjadi frontier market.
Pemerintah menilai risiko tersebut harus dicegah sejak dini. Oleh karena itu, langkah reformasi dilakukan secara menyeluruh.
Dengan kombinasi peningkatan investasi institusional, demutualisasi, dan reformasi free float, pemerintah optimistis pasar akan pulih. Kebijakan ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan pasar modal Indonesia.